Minggu, 17 Mei 2026
Beranda / /

  • Rahmat Salam: Revisi UUPA Harus Perjelas Kewenangan dan Tata Kelola Otsus
    Polkum | 5 bulan lalu
    Rahmat Salam: Revisi UUPA Harus Perjelas Kewenangan dan Tata Kelola Otsus

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pembahasan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) kembali menjadi sorotan publik. Ketua Umum Komite Pemantau Pembangunan dan Pengelolaan Aset Linge-Alas (KP3ALA) Pusat, Rahmat Salam, menilai revisi UUPA harus menjadi momentum memperjelas kewenangan, memperbaiki tata kelola Dana Otonomi Khusus (Otsus), serta memastikan kesejahteraan masyarakat Aceh tidak lagi berjalan di tempat.

  • ACSTF: Revisi UUPA, Perjelas Kekhususan dan Kewenangan Pemerintah Aceh
    Aceh | 11 bulan lalu
    ACSTF: Revisi UUPA, Perjelas Kekhususan dan Kewenangan Pemerintah Aceh

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Achehnese Civil Society Task Force (ACSTF) menyikapi Upaya revisi Undang-undang No.11/2006 tentang penyelenggaraan pemerintahan Aceh sebagai Langkah penting dan strategis karena memiliki relevansi yang kuat atas perkembangan situasi objektif politik Aceh dan nasional saat ini. 

  • Akademisi: Perubahan UUPA Perlu, Bagaimana dengan Pasal Kewenangan Afirmatif
    Aceh | 4 tahun lalu
    Akademisi: Perubahan UUPA Perlu, Bagaimana dengan Pasal Kewenangan Afirmatif

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Akademisi Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh, Zainal Abidin SH MSi MH mengatakan, perubahan Undang-undang No. 11/2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA) merupakan suatu keniscayaan agar norma dalam UUPA lebih aplikatif, fungsional dan komplementer sehingga benar-benar dapat dijadikan instrumen pencapaian kesejahteraan rakyat Aceh.